Tangerang Selatan, 10 Desember 2025 – Dalam upaya memperkuat fondasi penjaminan mutu eksternal pada lanskap pendidikan tinggi yang kian dinamis, Universitas Terbuka (UT) menghelat Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Pembahasan Usulan Instrumen PJJ kepada LAMSPAK". Forum strategis yang diselenggarakan di Auditorium Fakultas Sains dan Teknologi (FST) ini menjadi titik temu krusial antara pimpinan UT, pakar Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), dan regulator akreditasi.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh urgensi epistemologis untuk menjembatani kesenjangan antara karakteristik unik model pembelajaran PJJ dengan instrumen akreditasi yang saat ini diterapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK). Sebagai pelopor PJJ di Indonesia, UT memandang perlu adanya rekontekstualisasi instrumen penilaian agar mampu memotret kinerja dan kualitas program studi PJJ secara presisi, komprehensif, dan berkeadilan. Hadir dalam kegiatan ini para pimpinan UT, ketua Asosiasi Profesi Pendidikan Jarak Jauh Indonesia (APPJJI), dan para pakar akreditasi dan regulasi PJJ.

FGD dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik sekaligus Ketua APPJJI , Prof. Rahmat Budiman, S.S., M.Hum., Ph.D. dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa Universitas Terbuka telah lebih dari empat dekade menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dengan prinsip keterbukaan dan inklusivitas. Karena itu, diperlukan instrumen akreditasi yang benar-benar mencerminkan karakteristik PJJ UT.

Kegiatan FGD dipandu oleh Dr. Zainur Hidayah, S.Pi., M.M., yang menjelaskan alur kegiatan serta tujuan utama FGD, yaitu mengkaji kesesuaian standar dan indikator instrumen LAMSPAK dengan regulasi yang mengatur PJJ.

Materi utama disampaikan oleh Prof. Dr. Mohammad Imam Farisi, M.Pd., yang menyoroti perlunya penyesuaian indikator agar sesuai dengan karakteristik PJJ. Beliau menekankan bahwa walaupun standar yang ada umumnya sudah relevan, terdapat beberapa indikator yang memerlukan adaptasi. Hal ini merujuk pada berbagai dasar regulasi, seperti: UU No. 20 Tahun 2003, PP No. 39 Tahun 2002, Permendikbud No. 84 Tahun 2017, Permendikbud No. 7 Tahun 2020.

Dalam pemaparannya, sejumlah indikator usulan disampaikan, antara lain masa studi, keberhasilan studi, kebijakan penerimaan mahasiswa baru, rasio dosen terhadap mahasiswa aktif, jumlah bimbingan tugas akhir, serta dana operasional pendidikan yang dihitung dari keseluruhan unit penyelenggara layanan mahasiswa UT.